Langsung ke konten utama

Interaksi-News

( Berani - Jujur - Cerdas )

Cari Blog Ini

Beranda
Tanah/Bangunan
EKONOMI
KRIMINAL
PENDIDIKAN
POLITIK
POLRI
TNI
Box Redaksi

Postingan

Turnamen Tenis Meja Bupati Cup 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat silaturahmi sekaligus pembinaan atlet tenis meja di Kabupaten Sukabumi.

pada tanggal Februari 08, 2026

Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

Wabup sukabumi H.Andreas,menerima audiensi dari pengurus KTT (komunitas tilawah tiga puluh juzz).

pada tanggal Februari 08, 2026

Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Imbaukan Warga Untuk. Waspada Hoaks dan Penipuan

pada tanggal Februari 08, 2026

Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Sukabumi Petakan Titik Longsor dan Siapkan Pembangunan Jalan -Jembatan Prioritas

pada tanggal Februari 08, 2026

Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

HUT Partai Gerindra Yang ke 18 Menggaungkan Slogan Kompak,Bergerak, Berdampak Untuk Masyarakat.

pada tanggal Februari 07, 2026

Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

Hadiri Rapat Kepala Daerah se-Jawa Barat, Bupati Bogor Teken MoU Pembangunan Underpass Citayam–Bojonggede

pada tanggal Februari 06, 2026

Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

Pemkot Cimahi Canangkan Zero Sampah ke TPA Sarimukti

pada tanggal Februari 06, 2026

Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

Usulan Warga Jadi Fokus, Cimahi Tengah Bahas Rencana Pembangunan 2027

pada tanggal Februari 06, 2026

Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

BKPSDMD Kota Cimahi Sosialisasikan Si Cakap, Aplikasi Pelaporan Kinerja dan Produktifitas ASN Secara Objektif dan Akuntabel

pada tanggal Februari 06, 2026

Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

Sukses Visitasi Akreditasi PKBM Mutiara Insani Optimis Raih Predikat Terbaik

pada tanggal Februari 06, 2026

Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

Bupati Bogor Mengikuti Arahan Presiden Prabowo Di Rakornas 2026

pada tanggal Februari 05, 2026

Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

Bupati Bogor Tegaskan Gotong Royong dan Pelestarian Lingkungan Lewat Apel Gabungan

pada tanggal Februari 05, 2026

Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

Susmanto Pimpin Penanaman Pohon Serentak di Hutan Kota, Bogor Harus Kembali Hijau Rudy

pada tanggal Februari 05, 2026

Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

Postingan lainnya

Interaksi News

Kunjungi profil

Arsip

Februari 202625
Januari 202682
Desember 2025138
November 2025257
Oktober 2025271
September 2025104
Agustus 2025173
Juli 2025135
Juni 2025121
Mei 2025181

April 2025153
Maret 2025267
Februari 2025194
Januari 2025130
Desember 2024106
November 2024100
Oktober 2024108
September 202490
Agustus 2024138
Juli 2024170
Juni 202477
Mei 202441

Tampilkan selengkapnya Tampilkan lebih sedikit

Label

Budaya
daerah
Ekonomi
Hukum & Kriminal
iklan
Kesehatan
Kriminal
Pariwisata
Pemerintah
Pemerintahan

Pemerintan
Pendidikan
Pendidikan & Kebudayaan
Politik
POLRI
TNI

Tampilkan selengkapnya Tampilkan lebih sedikit

Kategori

ADVERTORIAL
DAERAH
EKONOMI
HUKUM & KRIMINAL
KESEHATAN
LUAR NEGERI
OLAHRAGA
OPINI
PARIWISATA & HIBURAN
PEMERINTAHAN
PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
PERISTIWA
POLITIK
POLRI
SAINS & TEKNOLOGI
SOSOK
TNI

Terpopuler

Dana Proyek Revitalisasi SMA Negeri 10 Tanjab Barat Diduga Dikorupsi, Aparat Diminta Turun Tangan

TANJAB BARAT - interaksinews.com – Proyek revitalisasi SMA Negeri 10 Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) dengan nilai anggaran mencapai Rp2,6 miliar kini menjadi sorotan publik. Sejumlah pihak menilai terdapat kejanggalan dalam pelaksanaan proyek tersebut, sehingga dugaan adanya praktik korupsi kian menguat dan mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan. Berdasarkan informasi dari sumber terpercaya, pekerjaan yang meliputi rehabilitasi ruang kelas hingga pembangunan toilet sekolah tersebut diduga menggunakan seng tipis yang tidak memenuhi standar SNI. Material yang digunakan dinilai jauh dari spesifikasi semestinya untuk proyek pendidikan bernilai miliaran rupiah. “Ini bukan sekadar dugaan, tapi fakta di lapangan. Seng yang digunakan tipis dan mudah berkarat. Kalau dibiarkan, bangunan akan cepat rusak dan berpotensi membahayakan siswa,” ungkap seorang warga setempat, Selasa (29/12/2025). Tak hanya soal kualitas material, indikasi mark-up pengadaan juga m...

Cara Mengecek Laporan Dana BOS Sekolah Secara Online dengan Mudah

Laporan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) wajib dipublikasikan secara terbuka agar bisa diakses oleh orang tua murid, guru, dan masyarakat. Pemeriksaan laporan ini penting untuk memastikan penggunaan anggaran sekolah berjalan transparan sesuai aturan pemerintah. Apa Itu Dana BOS? Dana BOS adalah bantuan dari pemerintah pusat kepada sekolah negeri dan swasta untuk mendukung kegiatan operasional pendidikan. Dana ini digunakan untuk: Pembelian buku dan alat tulis Pembayaran honor guru honorer Kegiatan ekstrakurikuler Perawatan fasilitas sekolah Transparansi dana sangat penting agar tidak terjadi penyalahgunaan. Cara Mengecek Laporan Dana BOS Sekolah Saat ini laporan BOS sudah dapat dicek secara online melalui beberapa situs resmi berikut: 1. Portal BOS Kemdikbud Langkah-langkah: Buka situs: bos.kemdikbud.go.id Pilih menu “Laporan BOS” Masukkan nama sekolah / NPSN Pilih tahun anggaran yang ingin dicek Sistem akan menampilkan laporan realisasi penggunaan dana Portal ...

Penggunaan Dana BOS Berdasarkan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pembayaran Honor Tendik Non ASN

BOGOR - interaksinews.com. (Sabtu,8/11/2025) || Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2025 tentang aturan terbaru pembayaran honor. Surat Edaran (SE) ini ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seuruh Inondesia. Peraturan tersebut berdasarkan aturan hukum. Dasar Hukum Terbitnya Surat Edaran ini memiliki dasar hukum pasti. Ada 5 dasar hukum yang mengikatnya yaitu: - 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional. - 2. Undang Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. - 3. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. - 4. Peraturan Daerah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Satuan Pendidikan. Dalam SE tersebut Kemendikdasmen menjelaskan bahwa mulai tahun anggaran 2025, mekanisme pembiayaan honor TU dan Tendik non-ASN dilakukan melalui dua jalur pe...

Terindikasi Gunakan Material Ilegal, Proyek Bronjong Dan Irigasi Taman Sari Diduga Manipulasi Dokumen Tender

TAPANULI SELATAN - InteraksiNews.com -Proyek Pembangunan Bronjong Dan Saluran Irigasi Taman Sari Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan bernilai Rp1,4 miliar terindikasi kuat menggunakan material batu kali dari sekitar lokasi pekerjaan yang tidak berizin. Fakta ini memunculkan dugaan serius adanya pelanggaran hukum oleh kontraktor pemenang tender CV Madani sekaligus manipulasi dokumen dalam proses tender proyek Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Selatan tahun anggaran 2024. Hasil penelusuran di lapangan berapa bulan yang lalu, menunjukkan bahwa batu kali yang digunakan dalam pekerjaan irigasi diduga diambil langsung dari sekitar lokasi proyek tanpa dilengkapi izin usaha pertambangan (galian C). Padahal, dalam dokumen lelang dan kontrak kerja, penyedia jasa diwajibkan menggunakan material dari quarry yang memiliki izin resmi serta melampirkan surat dukungan material dari IUP (Izin Usaha Pertambangan). Berdasarkan dokumen Berita A...

Dugaan Jual Beli Jabatan di Tapsel, Pengangkatan PPPK Jadi PLt Kepala Sekolah Dinilai Cacat Hukum

Tapanuli Selatan - Interaksi News - Dugaan praktik jual beli jabatan kepala sekolah di Kabupaten Tapanuli Selatan semakin menguat dan kini memasuki babak baru. Jabatan kepala sekolah diduga diperjual-belikan berkisar Rp30 juta hingga Rp50 juta atau tergantung pada jumlah peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Ironisnya, di tengah mencuatnya dugaan transaksi jabatan tersebut, publik justru dikejutkan dengan pengangkatan Pelaksana Tugas (PLt) Kepala Sekolah dari unsur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kebijakan ini dinilai tidak hanya mencederai sistem merit, tetapi juga berpotensi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah kepala sekolah definitif diberhentikan secara mendadak tanpa penjelasan terbuka. Posisi mereka kemudian diisi oleh PLt Kepala Sekolah yang sebagian berasal dari PPPK. Pergantian yang dilakukan secara cepat dan masif ini memicu kecurigaan publik akan adanya rekayasa ...

Redaksi

Box Redaksi

Diberdayakan oleh Blogger