Interaksi-News

( Berani - Jujur - Cerdas )

Cari Blog Ini

Beranda
Tanah/Bangunan
EKONOMI
KRIMINAL
PENDIDIKAN
POLITIK
POLRI
TNI
Box Redaksi

Menampilkan postingan dari Mei, 2026

Lihat semua

Postingan

Puskopkar Siliwangi Raih Dua Penghargaan Bergengsi

pada tanggal Mei 01, 2026

0

Dapatkan link
Facebook
X
Pinterest
Email
Aplikasi Lainnya

Postingan lainnya

Interaksi News

Kunjungi profil

Arsip

Mei 20261
April 202677
Maret 2026109
Februari 202692
Januari 202682
Desember 2025138
November 2025257
Oktober 2025271
September 2025104
Agustus 2025173

Juli 2025135
Juni 2025121
Mei 2025181
April 2025153
Maret 2025267
Februari 2025194
Januari 2025130
Desember 2024106
November 2024100
Oktober 2024108
September 202490
Agustus 2024138
Juli 2024170
Juni 202477
Mei 202441

Tampilkan selengkapnya Tampilkan lebih sedikit

Label

Budaya
daerah
Ekonomi
Hukum & Kriminal
iklan
Kesehatan
Kriminal
Pariwisata
Pemerintah
Pemerintahan

Pemerintan
Pendidikan
Pendidikan & Kebudayaan
Politik
POLRI
TNI

Tampilkan selengkapnya Tampilkan lebih sedikit

Kategori

ADVERTORIAL
DAERAH
EKONOMI
HUKUM & KRIMINAL
KESEHATAN
LUAR NEGERI
OLAHRAGA
OPINI
PARIWISATA & HIBURAN
PEMERINTAHAN
PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
PERISTIWA
POLITIK
POLRI
SAINS & TEKNOLOGI
SOSOK
TNI

Cara Mengecek Laporan Dana BOS Sekolah Secara Online dengan Mudah

Laporan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) wajib dipublikasikan secara terbuka agar bisa diakses oleh orang tua murid, guru, dan masyarakat. Pemeriksaan laporan ini penting untuk memastikan penggunaan anggaran sekolah berjalan transparan sesuai aturan pemerintah. Apa Itu Dana BOS? Dana BOS adalah bantuan dari pemerintah pusat kepada sekolah negeri dan swasta untuk mendukung kegiatan operasional pendidikan. Dana ini digunakan untuk: Pembelian buku dan alat tulis Pembayaran honor guru honorer Kegiatan ekstrakurikuler Perawatan fasilitas sekolah Transparansi dana sangat penting agar tidak terjadi penyalahgunaan. Cara Mengecek Laporan Dana BOS Sekolah Saat ini laporan BOS sudah dapat dicek secara online melalui beberapa situs resmi berikut: 1. Portal BOS Kemdikbud Langkah-langkah: Buka situs: bos.kemdikbud.go.id Pilih menu “Laporan BOS” Masukkan nama sekolah / NPSN Pilih tahun anggaran yang ingin dicek Sistem akan menampilkan laporan realisasi penggunaan dana Portal ...

Ditolak KPKNL Karena Tanpa Surat Penetapan Eksekusi: Arogansi Kejari Garut Sita Aset Istri Terpidana Berujung Gugatan PMH di PN Garut

GARUT - InteraksiNews.com - Tindakan Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut dalam melakukan penyitaan aset milik istri dari seorang terpidana mendapat perlawanan keras. Tim Kuasa Hukum yang juga merupakan anak kandung dari terpidana resmi melayangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Kejari Garut di Pengadilan Negeri (PN) Garut, dengan nomor perkara 11/Pdt.G/2026/PN.Grt. Gugatan ini dilayangkan menyusul dugaan kuat adanya kesewenang-wenangan dan cacat prosedur formil yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan dalam proses penyitaan aset. Natasya Supriyatna, S.H., selaku Kuasa Hukum dari Kantor Pranjani Radja & Partners Law Firm menegaskan bahwa tindakan Kejari Garut tidak hanya mencederai rasa keadilan keluarga, tetapi juga secara terang-terangan menabrak aturan hukum yang berlaku, khususnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun 2014 Pasal 9 terkait batas waktu penyitaan. "Kami mengambil langkah hukum ini karena penyitaan aset milik klien kami (istri terp...

Desa Tanjung Tayas Optimis Kembangkan BUMDes Berbasis Hortikultura dan Perikanan, Butuh Dukungan Serius Pemerintah

Tanjab Barat - interaksiNews.com – Upaya membangun kemandirian ekonomi desa terus digencarkan oleh Pemerintah Desa Tanjung Tayas, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), desa ini mulai mengembangkan sektor hortikultura dan budidaya kolam ikan sebagai langkah strategis meningkatkan pendapatan asli desa sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Supratman, S Pd Kades Tanjung Tayas saat di Konfirmasi di Aula Kantor Desa mengatakan, Namun di balik semangat tersebut, terdapat sejumlah tantangan yang membuat program ini membutuhkan perhatian dan dukungan lebih dari pemerintah daerah , Pemerintah Provinsi hingga Pusat. Rabu (15.04.2026) Potensi Besar, Tapi Belum Maksimal Desa Tanjung Tayas dikenal memiliki lahan yang cukup luas dan subur, sangat potensial untuk pengembangan tanaman hortikultura seperti cabai, sayuran, hingga buah-buahan. Selain itu, kondisi geografis desa juga m...

Proyek Pagar Kantor PKK Tapsel Di Padangsidimpuan “Misterius” Ada di LPSE, Tak Ada di Lapangan

Padangsidimpuan - InteraksiNews - Proyek pembangunan pagar kantor PKK Kabupaten Tapanuli Selatan di Padangsidimpuan memunculkan tanda tanya serius. Proyek yang tercatat resmi dalam sistem pengadaan pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan pagu anggaran Rp150 juta justru tidak ditemukan jejak pelaksanaannya di lapangan sepanjang tahun anggaran 2025. Berdasarkan data LPSE Kabupaten Tapanuli Selatan, paket pekerjaan dengan kode 10248521000 dan RUP 58796133 tercatat sebagai proyek pembangunan atau rehabilitasi pagar kantor PKK yang dilaksanakan oleh CV Dainang dengan harga penawaran sebesar Rp 149 juta. Namun, hasil penelusuran di lokasi menunjukkan fakta berbeda. Tidak ditemukan adanya pembangunan pagar baru maupun rehabilitasi pagar pada tahun 2025. Kondisi ini menimbulkan dugaan bahwa proyek tersebut hanya “hidup” di atas kertas. Situasi semakin janggal setelah pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Hamdan Zein, yang justru menyebut bahwa proyek tersebut tidak me...

Proyek Pagar PKK Tapsel Di Padangsidimpuan Abu-abu, Keterangan KPA Dan PPTK Berbeda

Tapanuli Selatan - interaksiNews.com - Polemik proyek pembangunan pagar PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Tapanuli Selatan di Padangsidimpuan terus bergulir tanpa kejelasan. Perbedaan keterangan antara KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Hamdan Zein dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Aminul Hajar Harahap semakin mempertegas bahwa status proyek ini masih belum terang, baik secara administratif maupun faktual di lapangan. Berdasarkan data LPSE Kabupaten Tapanuli Selatan, paket pekerjaan dengan kode 10248521000 dan kode RUP 58796133 tercatat sebagai proyek pengadaan yang dilaksanakan oleh CV Dainang dengan nilai kontrak sebesar Rp 149 juta. Namun, penelusuran di lapangan tidak menemukan adanya pembangunan maupun rehabilitasi pagar kantor PKK sepanjang tahun 2025. Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik terkait realisasi proyek tersebut. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Hamdan Zein, sebelumnya menyatakan bahwa kegiatan tersebut belum dilaksanakan karena t...

Redaksi

Box Redaksi

Diberdayakan oleh Blogger