Audit Dana Desa, Inspektorat Tapsel Disorot, Publik Curigai Ada Aroma Balas Dendam Politik Pasca-Pilkada

Tapanuli Selatan - Interaksi-News -  Pemeriksaan besar-besaran terhadap pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa oleh Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan untuk periode anggaran 2020–2025 mulai memicu polemik di tengah masyarakat. 

Audit lintas tahun yang menyasar sejumlah kepala desa itu kini memunculkan dugaan adanya aroma balas dendam politik pasca-Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan 2024.

Sorotan publik muncul karena sejumlah kepala desa yang diperiksa disebut-sebut merupakan pihak yang pada Pilkada lalu dianggap tidak berada dalam garis politik yang sama dengan kepala daerah terpilih yaitu H. Gus Irawan Pasaribu, S.E., Ak., M.M. sebagai Bupati dan Jafar Syahbuddin Ritonga, DBA selaku wakil Bupati.

“Banyak kepala desa yang diperiksa sejak awal Pilkada disebut-sebut tidak satu garis politik,” ujar salah satu sumber di lingkungan pemerintahan desa yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Di tengah proses pemeriksaan tersebut, berkembang anggapan bahwa instrumen pengawasan keuangan desa diduga mulai dipersepsikan sebagai alat tekanan politik terhadap aparatur desa yang berbeda pilihan politik pada Pilkada lalu.

Sejumlah kalangan menilai, pola pemeriksaan lintas tahun anggaran yang dilakukan secara simultan terhadap desa-desa tertentu berpotensi menimbulkan pertanyaan publik mengenai objektivitas pengawasan.

“Kalau pengawasan dilakukan secara profesional tentu masyarakat mendukung. Tetapi kalau yang diperiksa hanya pihak-pihak tertentu yang dianggap berbeda pilihan politik, wajar jika muncul kecurigaan,” kata seorang warga masyarakat di wilayah Angkola.

Dalam praktik pemerintahan, audit administrasi dan pemeriksaan Dana Desa memang merupakan kewenangan Inspektorat sebagai aparat pengawas internal pemerintah daerah. Namun  kewenangan tersebut semestinya tidak digunakan sebagai instrumen politik pasca-kontestasi elektoral.

Selain pemeriksaan administrasi, sejumlah kepala desa juga dikabarkan dipanggil oleh aparat penegak hukum terkait dugaan penyimpangan penggunaan Dana Desa. Bahkan dalam beberapa kasus, hasil audit disebut berujung pada pengembalian kerugian ke kas desa maupun kas daerah.

Meski demikian, hingga kini belum terdapat pernyataan resmi yang menunjukkan adanya hubungan langsung antara pemeriksaan Inspektorat dengan preferensi politik tertentu maupun hasil Pilkada Tapanuli Selatan 2024.

Di sisi lain, isu dugaan tekanan politik juga disebut mulai dirasakan di lingkungan pemerintahan daerah. Sejumlah sumber menyebut adanya tekanan terhadap beberapa pimpinan OPD agar mengundurkan diri dari jabatannya. Namun informasi tersebut masih sebatas isu dan belum dapat diverifikasi secara resmi.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemeriksaan dilakukan terhadap sejumlah desa di Kecamatan Angkola Selatan, Angkola Sangkunur, hingga Angkola Barat. Salah satu desa yang disebut turut diperiksa adalah Desa Siamporik Lombang oleh Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan dan Desa Pintu Padang diperiksa di Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan

Berdasarkan informasi yang diperoleh, pemeriksaan oleh Inspektorat dilakukan terhadap penggunaan Dana Desa selama lima tahun anggaran dengan nilai temuan yang disebut mencapai ratusan juta rupiah hampir setiap tahun.

Sementara itu, Desa Pintu Padang juga dikabarkan diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan terkait penggunaan Dana Desa dalam rentang waktu yang sama. Tidak hanya kepala desa, perangkat desa hingga Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) turut dimintai keterangan.

Namun hingga berita ini diturunkan, Inspektorat maupun Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan belum memberikan penjelasan rinci terkait pola pemeriksaan lintas tahun tersebut, termasuk dasar penentuan desa dan aparatur yang menjadi objek audit.

Publik kini menunggu klarifikasi resmi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa proses pengawasan keuangan desa benar-benar berjalan dalam koridor akuntabilitas dan penegakan hukum, bukan justru menimbulkan persepsi adanya penggunaan kekuasaan untuk kepentingan politik pasca-Pilkada. (Jc)