ROADSHOW ANTI KORUPSI GUNCANG PARUNG!, Camat Adi Nugraha: Setiap Anggaran Harus Dipertanggungjawabkan!

Bogor, InteraksiNews.com || Pemerintah Kabupaten Bogor terus memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui edukasi dan penguatan integritas aparatur. Kali ini, Roadshow Sosialisasi Anti Korupsi menyasar para kepala desa, kepala sekolah, serta unsur pendidikan negeri dan swasta se-Kecamatan Parung, yang berlangsung di Aula Kecamatan Parung, Selasa (17/11/2026).

Acara yang dihadiri puluhan Kades, Kepsek, dan aparatur ini bukan sekadar seremonial. Ini adalah peringatan keras: Jangan main-main dengan uang rakyat!

Camat Parung Tegas: Integritas Harga Mati!

Camat Parung, Adi Nugraha, menegaskan bahwa sosialisasi ini menjadi pengingat penting bagi seluruh aparatur dan pengelola anggaran agar senantiasa mengedepankan integritas serta menjalankan setiap program sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, tanggung jawab pengelolaan keuangan negara tidak hanya melekat pada pemerintah desa, tetapi juga seluruh satuan pendidikan, termasuk sekolah swasta yang menerima bantuan pemerintah melalui APBN.

Ia mengingatkan, pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan (Bankeu), hingga Pendapatan Asli Desa (PADes) harus dilakukan secara tertib, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

 "Jadikan kegiatan ini sebagai tambahan pengetahuan sekaligus pengingat agar kita selalu menjaga integritas. Setiap anggaran yang dikelola harus dipertanggungjawabkan dan tidak boleh menyimpang dari aturan. Ketika aparatur memiliki integritas, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga akan semakin kuat," tegas Adi Nugraha.

Pesan Camat Parung ini sangat relevan. Di tengah kasus KPK memeriksa Bupati Bogor Rudy Susmanto di Polres Bogor soal Bappenda dan Disdik pada 29 Oktober 2026 lalu, dan temuan DPMPTSP bahwa Graha Pena belum punya PBG, integritas di tingkat desa dan sekolah adalah benteng terakhir!

24 Penyuluh Anti Korupsi Dikerahkan - Parung Kecamatan Ke-12!

Auditor Madya, Mohamad Nurjen, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari Roadshow Anti Korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang melibatkan 24 Penyuluh Anti Korupsi.

Sejak dimulai pada 12 Februari 2026, kegiatan telah menjangkau 23 perangkat daerah dan kecamatan, dengan Kecamatan Parung menjadi lokasi kecamatan ke-12 dalam rangkaian roadshow gabungan yang dijadwalkan berakhir pada 24 November 2026.

Ia menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan keterlibatan dan kolaborasi berbagai pihak. Melalui berbagi pengetahuan dan pengalaman lintas lembaga, diharapkan tumbuh kesadaran bersama untuk membangun pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Polres Bogor Ikut Turun - Masyarakat Diminta Jadi Kontrol Sosial!

Sementara itu, Kaur Bin Ops Satreskrim Polres Bogor, Sulistyono, mengajak seluruh peserta untuk saling mengingatkan agar terhindar dari tindakan yang mengarah pada penyimpangan dan tindak pidana korupsi.

Ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat sebagai kontrol sosial dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.

Pesan ini jelas: Jangan takut melapor! Jika ada Kades atau Kepsek mainkan DD, ADD, Bankeu, BOS, atau bantuan APBN, masyarakat harus berani lapor ke Polres Bogor.

Materi Penguatan Integritas - Dari Penyuluh Utama!

Materi penguatan integritas turut disampaikan Penyuluh Anti Korupsi Utama, Muhammad Sahlan Ramadhan Solichin.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Bogor berharap pemahaman dan kesadaran antikorupsi semakin tumbuh di kalangan aparatur, sehingga setiap kebijakan, program, dan penggunaan anggaran benar-benar dilaksanakan secara amanah dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

ANALISIS, Kenapa Parung Penting?

1. Parung adalah gerbang Bogor Barat. Jika Parung bersih, Bogor Barat bersih. Jika Parung bobrok, Bogor Barat ikut bobrok.

2. DD, ADD, Bankeu, PADes adalah uang paling rawan dikorupsi. Karena langsung dikelola desa. Tanpa pengawasan, uang miliaran bisa hilang tanpa jejak.

3. Sekolah swasta juga disasar. Ini terobosan! Selama ini banyak yang pikir sekolah swasta bebas dari pengawasan karena swasta. Padahal kalau terima APBN, wajib transparan!

4. Momentum pasca KPK periksa Bupati. Roadshow ini harus jadi bukti Pemkab Bogor serius bersih-bersih, bukan hanya pencitraan!

TUNTUTAN MASYARAKAT DAN TIM AWAK MEDIA :

- Untuk Kades Se-Parung: Buka APBDes ke publik! Tempel di papan pengumuman! Jangan ada DD, ADD, Bankeu, PADes yang gelap!
- Untuk Kepsek Negeri & Swasta Se-Parung: Buka penggunaan BOS dan bantuan APBN! Orang tua murid berhak tahu!
- Untuk Camat Parung Adi Nugraha : Jangan berhenti di sosialisasi! Lakukan audit mendadak ke desa dan sekolah!
- Untuk Masyarakat Parung : Jadi kontrol sosial! Foto, video, laporkan jika ada penyimpangan!

InteraksiNews.com akan terus kawal Roadshow Anti Korupsi hingga 24 November 2026 dan akan turut serta berperan menyoroti dan mengawasi Anggaran Pemerintah agar berjalan baik serta bermanfaat bagi Masyarakat!

Penulis : Jhon M & Tim
Editor.   : Redaksi

Komentar