Padangsidimpuan - Interaksinews.com II Kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan sangat berdampak negatif pada media cetak khususnya media cetak lokal sehingga menimbulkan kerugian finansial dan tanya tentang transparansi serta akuntabilitas pemerintah.
Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Padangsidimpuan telah mengurangi pembayaran langganan koran dari sebelum'nya menjadi satu triwulanan dan bahkan ada juga yang menghentikan langganan tanpa ada pemberitahuan.
“Banyak OPD yang sudah mengurangi pembayaran langganan koran, ada yang hanya satu triwulanan saja, bahkan ada juga yang sudah menghentikan berlangganan sementara kita sudah sempat bayar di depan kepada perusahaan. Kalau sudah begini kita jadi rugi menghadapinya,” ungkap Erijon Damanik salah seorang Kepala Biro pemasaran media cetak di Padangsidimpuan, Selasa (20/5/2025). Pernyataan ini mencerminkan sekaligus menandakan kesulitan yang dihadapi media cetak akibat kebijakan efisiensi tersebut.
Penurunan jumlah langganan koran di berbagai OPD menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi perusahaan media sehingga ketidakpastian pembayaran dan kurangnya komunikasi yang jelas dari Pemko Padangsidimpuan semakin memperparah situasi ataupun keadaan.
Kurangnya transparansi dalam tata kelola penerimaan dan pembayaran langganan koran menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyimpangan anggaran. Ketidakjelasan mekanisme pengurangan atau penghentian langganan tanpa pemberitahuan sebelumnya juga menjadi sorotan dan tanya.
Masih kata Erijon, hal seperti ini jelas menamba kekhawatirannya terkait kurangnya komunikasi dan transparansi dari Pemko Padangsidimpuan kepada rekan-rekan media cetak.
“Pemko Padangsidimpuan perlu memberikan klarifikasi terkait kebijakan efisiensi anggaran ini, termasuk rincian penghematan dan dampaknya terhadap berbagai sektor, termasuk media. Kedepannya ini Perlu dijelaskan bagaima cara mekanisme komunikasi yang lebih baik dengan mitra kerja," kata Erijon.
Situasi ini menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif dan transparansi dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Pemotongan anggaran yang tiba-tiba tanpa koordinasi yang memadai dapat berdampak buruk pada berbagai pihak, termasuk media yang memiliki peran penting dalam penyampaian informasi kepada publik.
Ketidakjelasan kebijakan efisiensi ini juga menimbulkan pertanyaan besar tentang akuntabilitas penggunaan anggaran publik, sehingga masyarakat perlu tahu bagaimana sebenarnya anggaran itu digunakan, dan bagaimana dampak kebijakan itu terhadap berbagai sektor.
” Perlu adanya mekanisme yang lebih baik dalam pengelolaan anggaran dan komunikasi dengan mitra kerja pemerintah. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari dampak negatif yang tidak diinginkan dan menjaga hubungan yang harmonis antara pemerintah dan media cetak," ujarnya.
Lanjut Erijon, situasi seperti ini diharapkan agar pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan yang rinci dan transparan terkait kebijakan efisiensi anggaran ini dan membuka ruang dialog dengan para media cetak untuk mencari solusi tampa ada pihak yang dirugikan baik media cetak maupun Pemko Padangsidimpuan.
”Kedepannya, Pemko Padangsidimpuan diharapkan dapat menerapkan kebijakan efisiensi anggaran yang lebih terencana, jelas dan terukur untuk mempertimbangkan bagaimana dampaknya terhadap berbagai sektor dan melibatkan mitra kerja dalam proses pengambilan keputusan," pungkas Erijon Damanik mengakhiri. (Parlindungan)
Komentar
Posting Komentar