Kepala BGN Monitoring Program MBG di SPPG Pameungpeuk, Kang DS: Rencana 361 Dapur di Kabupaten Bandung

 

KAB. BANDUNG - Kepala Badan Gizi Nasional Prof Dr. Ir. Dadan Hindayana bersama Bupati Bandung Dr. HM. Dadang Supriatna, S.Ip., M.Si., monitoring sekaligus kunjungan kerja  ke dapur program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) 

Kampung Mengger RT 01/RW 06 Desa  Rancamulya Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung, Selasa (9/9/2025).

Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan di Kabupaten Bandung rencana ada 361 dapur untuk mensukseskan program strategis nasional MBG. 

"Saat ini kurang lebih sekitar 90 dapur yang sudah beroperasi. Dalam tahap  pembangunan dan persiapan kurang lebih sekitar 250 dapur MBG," kata Dadang Supriatna di sela-sela monitoring.

Untuk percepatan operasional dapur MBG di Kabupaten Bandung, Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna, mengatakan hampir setiap hari komunikasi dengan Kepala BGN Prof Dadan.  

Sebab, Kang DS menginginkan program MBG ini sesuai dengan target dan maksimal di bulan Desember 2025,  dapur MBG bisa selesai semuanya dan bisa operasional di Kabupaten Bandung. 

"Alhamdulillah, ini berkat kerja bareng para mitra yang berasal dari para pengusaha lokal yang respon terhadap rencana pembangunan SPPG. Dan juga ini sudah berjalan dan alhamdulillah dalam konteks aplikasinya lebih tertib dibandingkan dengan yang lainnya, sehingga kami tidak ada kesulitan," tuturnya. 

Pada Selasa sore ini, kata Kang DS, terkait dengan program MBG ini  kumpul dengan para Ketua Koperasi Merah Putih yang dihadiri jajaran Forkopimda dan Wakil Ketua DPR RI di Gedung Moch Toha Soreang. 

"Pada pertemuan itu disampaikan bahwa ini program yang secara ekosistem akan berpengaruh terhadap multi player efek secara ekonomi mikro," kata Kang DS.

Dikatakan Bupati Bedas, seperti yang disampaikan oleh Kepala BGN, bahwa anggaran atau uang yang beredar di Kabupaten Bandung kurang lebih Rp5 triliun.  

"Ini akan menjadikan perkembangan ekonomi terutama untuk para petani yang nanti akan dikolaborasikan dengan para Ketua Koperasi Merah Putih, sehingga keuangan ini akan berputar di desa," tutur orang nomor satu di Kabupaten Bandung ini. 

Menurutnya, program MBG ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, baik ekonomi mikro maupun makro. 

"Semoga pelaksananya tetap berjalan dengan baik. Saya harap bukan hanya empat tahun kedepan, tapi program Pak Presiden Prabowo ini bisa berlanjut," harapnya. 

Kang DS berusaha untuk terus memberikan arahan dan pembinaan kepada para Ketua KMP, terkait dengan adanya pinjaman modal usaha tersebut. 

"Jangan sampai menyalahgunakan dalam kontek ada pinjaman dari bank Himbara. Dan siapa-siapa saja sasarannya, beberapa waktu lalu sudah dikumpulkan per dapil. Tentunya hari ini kita akan menanyakan secara langsung kepada para kepala desa dan Ketua Koperasi Merah Putih, sampai sejauh mana pengelolaan Koperasi Merah Putih," ujarnya. 

Pada hari Selasa ini sampai hari Rabu tanggal 10 September 2025, katanya, Pemkab Bandung melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung melaksanakan Open Recruitment untuk  pendampingan.

"Supaya para pendamping ini bisa menjewantahkan apa yang diinginkan dan diharapkan oleh Pak Presiden Prabowo melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini," harapnya. 

Lebih lanjut Kang DS mengatakan, nanti kalau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini sudah terbentuk di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Bandung, pihaknya akan mengundang satgas dan termasuk SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia) dan koordinator untuk mendorong supaya SPPG yang ada di desa dan kelurahan masing-masing ini wajib belanja sebagai suplai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. 

"Sehingga ekonomi ini akan berputar di desa dan kelurahan masing-masing," ujarnya. 

Didampingi Bupati Dadang Supriatna, Kepala Badan Gizi Nasional Prof Dr. Ir. Dadan Hindayana mengucapkan terima kasih kepada Bupati Bandung dan mitra yang sangat responsif dan mendukung program MBG. 

"Saya harus katakan, bahwa seluruh bangunan SPPG yang sekarang sudah operasional sudah ada 7.558, termasuk yang di sini (SPPG Kecamatan Pameungpeuk). Itu kontribusi dari masyarakat," kata Dadan.

Ia menyebutkan bahwa bangunan SPPG Kecamatan Pameungpeuk ini bukan dari dana pemerintah. 

"Bangunan ini dari dana mitra. BGN hanya mengirimkan uang untuk bahan baku, operasional dan insentif," ujarnya. 

Prof Dadan menyebutkan, sekarang ini  sudah terdaftar 29 ribu mitra di portal BGN, dan pihaknya sementara melakukan verifikasi. 

"Kita tutup dulu portal mitranya. Kemudian kita resep dulu yang sudah pesan titik, dan belum beroperasi selama 20 hari sehingga terlihat siapa yang serius," katanya. 

Prof Dadan mengatakan untuk kebutuhan satu SPPG saja, setiap bulan butuh 5 ton beras atau setara 10 ton gabah kering giling. 

"Itu harus dihasilkan 2 hektare luas panen. Jadi satu tahun itu harus ada 24 hektar luas panen, atau bisa 24 hektare luas lahan kalau tanamnya sekali setahun atau 12 hektare kalau dua kali tanam. Saya kira ini butuh petani, sehingga para Koperasi Merah Putih bisa mengkoordinir para petani untuk menanam padi kemudian produknya dibeli oleh Koperasi Merah Putih, kemudian dijual ke SPPG," tuturnya.

Ia mencontohkan berapa kolam bioflok ikan lele yang harus ada, kalau misalkan memberikan makan lele satu kali dalam seminggu. Satu kali makan itu kan butuh 3.500 di dapur MBG ini. 

"Itu harus ada dua kolam bioflok dengan ukuran 2 meter. Jadi satu bulan harus ada delapan. Kalau misalkan continue setiap Minggu harus ngasih lele, itu harus ada 40 kolam bioflok agar tidak berhenti. Itu potensi bisnis yang bisa dikerjakan oleh Koperasi Merah Putih bersama para penduduk di sini. Harus ada koordinator supaya 40 kolam lele itu bisa dibangun secara bertahap setiap minggu. Itu baru satu SPPG," jelasnya. 

Sampai saat ini, katanya, SPPG sudah memproduksi 666 juta porsi makanan di seluruh Indonesia.  "Jadi 660 juta itu saya kira dimakan dengan aman. Memang masih ada 4.000 porsi yang menimbulkan sakit pada anak, tapi sedang kita usahakan agar itu tidak terjadi," katanya.

Prof Dadan menyebutkan untuk mengantisipasi hal itu, pihaknya berusaha untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun Dinas Kesehatan dan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) untuk sama-sama ikut mengawasi program ini agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan.***