CIMAHI - interaksinews.com - Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tahun 2026 dengan menggelar rangkaian kegiatan kolaboratif di Kampung Adat Cireundeu, Sabtu (21/02). Kegiatan juga dihadiri Ketua DPRD Kota Cimahi Wahyu Widyatmoko, perwakilan instansi vertikal Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, Forkopimda, Kejaksaan Negeri Cimahi, MUI, DLH Provinsi, DLH se Bandung Raya, Akademisi dan Perwakilan Perusahaan di Kota Cimahi ini merupakan momentum refleksi dan penguatan kesadaran kolektif tentang pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, aman, dan berkelanjutan.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menegaskan bahwa HPSN yang diperingati tanggal 21 Februari sebagai pengingat atas peristiwa tragis longsor sampah di TPA Leuwigajah pada 2005. Peristiwa tersebut tidak hanya menyisakan duka, tetapi juga menjadi cermin pentingnya perubahan cara pandang dan perilaku dalam mengelola sampah.
Ia menekankan bahwa persoalan sampah tidak boleh dipandang sebagai isu teknis semata, tetapi sebagai persoalan keselamatan manusia dan keberlanjutan lingkungan. Pengelolaan sampah yang buruk, menurutnya, berpotensi menimbulkan bencana yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
“Kalau sampah tidak dikelola dengan baik, dampaknya bisa menjadi bencana. Tahun 2005 menjadi bukti nyata, ada korban jiwa, ada keluarga yang kehilangan. Ini pengalaman pahit yang tidak boleh terulang di Kota Cimahi,” katanya.
Ngatiyana mendorong perubahan paradigma masyarakat agar sampah tidak lagi dipahami sebagai limbah yang dibuang, tetapi sebagai material yang harus dikelola dan diselesaikan secara bertanggung jawab.
“Ke depan, kita dorong konsep zero to TPA. Artinya, sampah tidak lagi dibuang, tetapi diolah di wilayah masing-masing. Dipilah dari rumah, dikelola, dan diselesaikan di tingkat lokal. Inilah arah kebijakan yang sedang dibangun,” ujarnya.
Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Agus Rusly yang turut menghadiri kegiatan HPSN ini menegaskan bahwa arah kebijakan nasional pengelolaan sampah telah jelas dan terukur melalui RPJMN 2025–2029, dengan target 100 persen sampah terkelola pada tahun 2029.
Ia menjelaskan bahwa kunci utama pencapaian target tersebut berada pada pengelolaan sampah dari sumbernya, yakni rumah tangga. “Minimal 50 persen sampah rumah tangga itu organik. Itu bisa kita selesaikan di rumah masing-masing, bisa jadi kompos, pupuk organik cair, biogas, atau melalui budidaya maggot. Kalau ini selesai, beban sistem pengelolaan kota akan turun drastis,” ujarnya.
Dengan pendekatan tersebut, Agus menilai beban pengelolaan sampah perkotaan akan jauh lebih ringan. Dari sekitar 250 ton sampah harian Kota Cimahi, jika 50 persen sampah organik dapat ditangani di sumbernya, maka sisa sekitar 120 ton sampah anorganik dapat dikelola melalui ekosistem yang sudah tersedia, seperti bank sampah, TPS 3R, dan TPST.
“Untuk sampah anorganik, ekosistemnya sebenarnya sudah ada. Sudah ada bank sampah, TPS 3R, TPST, dan fasilitas lain yang bisa dimaksimalkan. Ini yang harus diperkuat agar target 2029 bisa tercapai,” katanya.
Sementara itu, Kepala DLH Kota Cimahi, Chanifah Listyarini dalam laporannya menjelaskan bahwa penyelenggaraan HPSN 2026 menjadi bagian dari implementasi Gerakan Nasional Indonesia Asri, yang menekankan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan hidup. Tema yang diusung, “Kolaborasi untuk Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah”, menjadi ajakan terbuka untuk memperkuat sinergi lintas sektor menuju pengelolaan sampah yang lebih baik.
Dalam rangkaian peringatan HPSN Kota Cimahi, DLH melaksanakan sejumlah program strategis, di antaranya peresmian Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Utama. Selain itu, dilakukan pengambilan sampel air sumur di Seke Cilimus untuk diuji kualitasnya. Sumur ini muncul kembali sebagai sumber mata air yang sempat tertimbun sejak peristiwa longsor Leuwigajah dua dekade lalu.
DLH juga menghadirkan kaleidoskop pengelolaan sampah Kota Cimahi selama 20 tahun terakhir sebagai ruang refleksi publik, sekaligus peluncuran animasi edukasi digital pengelolaan sampah sebagai media pembelajaran masyarakat. Tidak hanya itu, turut diluncurkan Buku Pedoman Kewilayahan Pengelolaan Sampah Terpadu Tuntas di Tempat sebagai panduan teknis bagi camat dan lurah dalam pengelolaan sampah berbasis wilayah, seiring dengan pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan sampah ke tingkat kewilayahan.
Upaya edukasi juga diperkuat melalui peluncuran buku Serial Coaching pengelolaan sampah di sekolah, program sedekah sampah berbasis sekolah selama bulan Ramadan, serta kolaborasi lintas sektor dengan berbagai pihak, mulai dari tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, perguruan tinggi, hingga komunitas lokal.
“Kami ingin momentum HPSN ini menjadi titik tolak penguatan kolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan demi terwujudnya Indonesia asri,” katanya.
DLH Kota Cimahi juga memperkenalkan konsep penataan kawasan bekas tumpukan sampah di Cireundeu yang akan dikembangkan menjadi hutan bambu dan monumen peringatan lingkungan, sebagai simbol transformasi dari ruang krisis menjadi ruang harapan.
Melalui peringatan HPSN 2026 ini, Pemerintah Kota Cimahi menegaskan komitmennya bahwa pengelolaan sampah bukan hanya soal infrastruktur dan teknologi, tetapi tentang membangun kesadaran, kolaborasi, dan tanggung jawab bersama demi mewujudkan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan menuju Indonesia yang asri. **
Komentar
Posting Komentar