"KEJARI MANDUL!" ALIANSI PANDAWA DESAK KAJARI BARU USUT TUNTAS KORUPSI RSUD PARUNG RP1,2 MILIAR



BOGOR - interaksiNews.com || Teguran keras dilayangkan ke Kejari.
Aliansi Pandawa mengkritik kinerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor di Cibinong yang dinilai "mandul dan berlarut-larut" dalam menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan RSUD Parung.
Kasus yang menyita perhatian publik itu dinilai berjalan di tempat tanpa kepastian hukum yang jelas.

TUNTUTAN TEGAS KE KAJARI BARU  
Momentum pergantian Kajari Kabupaten Bogor dinilai Aliansi Pandawa harus jadi titik balik. 
“Masyarakat Bogor butuh pembuktian, bukan sekadar janji. Kami berharap besar kepada Kajari yang baru untuk mengambil langkah berani dan tidak melanjutkan pola penanganan kasus yang lambat dari kepemimpinan sebelumnya,” tegas perwakilan Aliansi Pandawa, Kamis (3/9/2026).
_Penanganan Berlarut-larut Disorot, Aliansi Ancam Aksi Moral Jika Tak Ada Tersangka_

SOROT KERUGIAN RP1,2 MILIAR  
Aliansi secara khusus menuntut Kejari segera mempublikasikan para tersangka dan barang bukti. 
Kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp1,2 miliar.

“Demi keadilan, seluruh proses hukum harus transparan dan akuntabel. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Uang Rp1,2 miliar itu adalah hak rakyat yang dikorupsi dari fasilitas kesehatan mereka, ujarnya.

Aliansi menilai penundaan terlalu lama hanya akan memicu spekulasi liar dan melemahkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Bogor.

ANCAMAN AKSI MORAL  
Aliansi Pandawa menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. 
Mereka mengancam akan menggelar "_aksi moral"_ jika Kejari Kabupaten Bogor masih pasif memamerkan hasil penindakan korupsi RSUD Parung ke publik.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejari Kabupaten Bogor belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penyidikan.
_InteraksiNews.com akan terus mengawal kasus ini._

TENTANG ALIANSI PANDAWA
Aliansi Pandawa adalah gerakan moral dan wadah kritis masyarakat yang fokus pada pengawasan kebijakan publik, transparansi anggaran, dan penegakan hukum yang adil di wilayah Kabupaten Bogor.

(Jhon M & Tim)

Komentar