BPK RI Perwakilan Sumut Diminta Fokus Audit Proyek Terdampak Bencana di Tapanuli Selatan

Tapanuli Selatan – InteraksiNews - Pelaksanaan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara terhadap proyek-proyek infrastruktur di wilayah Tapanuli Selatan menjadi sorotan. Sejumlah pihak meminta agar tim audit BPK tidak hanya berfokus pada proyek yang tidak terdampak, tetapi juga memperluas pemeriksaan terhadap proyek yang mengalami kerusakan akibat bencana alam (banjir dan longsor).

Permintaan tersebut muncul menyusul banyaknya proyek fisik pemerintah daerah yang dilaporkan terdampak bencana alam, termasuk beberapa infrastruktur yang rusak berat bahkan hilang tersapu banjir. Kondisi ini dinilai penting untuk masuk dalam ruang lingkup audit guna memastikan akuntabilitas penggunaan keuangan negara.

Dasar permintaan tersebut mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang menegaskan bahwa BPK memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara menyeluruh, termasuk dalam kondisi luar biasa seperti bencana alam.

Sejumlah pengamat menilai, dalam kasus force majeure seperti banjir besar, auditor negara tetap perlu memastikan dua hal utama, yakni apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi, serta apakah kerusakan murni disebabkan oleh bencana atau terdapat kelemahan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek.

Sementara itu, berbagai pihak berharap audit yang dilakukan dapat mencakup seluruh kondisi riil di lapangan, sehingga hasil pemeriksaan BPK benar-benar mencerminkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara, termasuk dalam situasi bencana alam.

Infomasi yang dihimpun dilapangan, tim audit BPK RI Perwakilan Sumatera pada tahun 2025 telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah proyek di Tapanuli Selatan. Kemudian berlanjut bulan Maret 2026 juga melakukan pemeriksaan dan berlanjut April 2026.

Hingga kini, tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertugas di Kabupaten Tapanuli belum berhasil dijumpai. Humas BPK Perwakilan Sumatera Utara juga sudah dihubungi melalui pesan singkat whatsppp tetapi belum memberikan keterangan resmi terkait perluasan fokus audit terhadap proyek-proyek terdampak bencana banjir dan longsor di Tapanuli Selatan. (Jc)