TAPANULI SELATAN – interaksinews.com - Sejumlah petani di Kecamatan Arse, Saipar Dolok Hole (SD Hole), dan Sipirok mengeluhkan sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi menjelang musim tanam. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada penurunan produktivitas pertanian dan meningkatnya biaya produksi.
Menurut keterangan sejumlah petani, pupuk bersubsidi jenis urea maupun NPK kerap tidak tersedia di kios resmi. Kalaupun tersedia, jumlahnya dinilai tidak mencukupi kebutuhan petani. Akibatnya, sebagian petani terpaksa menunda pemupukan atau membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang jauh lebih mahal.
"Kalau kondisi ini terus berlangsung, hasil panen kami bisa menurun karena tanaman tidak mendapatkan pupuk tepat waktu," ujar salah seorang petani di Kecamatan Arse.
Keluhan serupa juga disampaikan petani di Kecamatan SD Hole dan Sipirok. Mereka berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar distribusi pupuk bersubsidi kembali normal dan sesuai kebutuhan di lapangan.
Persoalan pupuk bersubsidi sebenarnya bukan hal baru di Kabupaten Tapanuli Selatan. Sejumlah kajian sebelumnya menunjukkan bahwa pengawasan distribusi masih perlu diperkuat agar penyaluran tepat sasaran, harga sesuai HET, serta tidak terjadi penyimpangan dalam distribusi.
Di sisi lain, pemerintah daerah dalam berbagai kesempatan menyatakan komitmennya menjaga ketersediaan pupuk bersubsidi untuk mendukung sektor pertanian. Bahkan beberapa hari lalu Pemkab Tapanuli Selatan kembali menegaskan pentingnya memastikan petani tidak mengalami kekurangan pupuk.
Masyarakat berharap Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Selatan bersama Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) segera melakukan pengecekan terhadap stok di tingkat distributor maupun kios pengecer, sekaligus memberikan penjelasan mengenai penyebab kelangkaan yang dikeluhkan petani di Arse, SD Hole, dan Sipirok.
Menanggapi keluhan petani tersebut, aktivis sosial Muhammad Taufik Saleh Harahap melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, khususnya Dinas Pertanian, yang dinilainya gagal menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani.
"Kelangkaan pupuk bersubsidi yang terus berulang setiap musim tanam adalah bukti bahwa tata kelola distribusi belum berjalan dengan baik. Jangan hanya bangga dengan berbagai program pertanian jika kebutuhan dasar petani saja tidak mampu dipenuhi."
Menurut Taufik, pemerintah harus berhenti menjadikan persoalan pupuk sebagai masalah klasik tanpa penyelesaian yang nyata.
"Petani tidak butuh pidato, tidak butuh seremoni tanam perdana, dan tidak butuh pencitraan. Yang mereka butuhkan adalah pupuk tersedia saat dibutuhkan. Percuma berbicara swasembada pangan kalau pupuk bersubsidi justru langka di lapangan."
Ia mendesak Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Selatan, Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP), serta aparat pengawas untuk segera melakukan inspeksi menyeluruh terhadap distributor dan kios pengecer guna memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam rantai distribusi.
"Jika kuota pupuk memang cukup, mengapa petani di Arse, SD Hole, dan Sipirok mengaku kesulitan mendapatkannya? Pemerintah wajib menjelaskan secara terbuka. Transparansi bukan pilihan, melainkan kewajiban."
Taufik juga meminta Bupati Tapanuli Selatan turun langsung mengevaluasi kinerja jajaran yang membidangi sektor pertanian.
"Jangan sampai petani terus menjadi korban buruknya tata kelola. Ketahanan pangan tidak akan pernah tercapai jika pemerintah gagal menjamin akses petani terhadap pupuk bersubsidi. Saatnya bekerja dengan solusi, bukan sekadar membangun narasi", pungkasnya. (JC)
Komentar
Posting Komentar