KETUM AJI NANY AFRIDA : JURNALIS BUKAN SUMBER MASALAH, MELAINKAN PENJAGA DEMOKRASI YANG MEMPERLIHATKAN MASALAH PUBLIK

Bogor, InteraksiNews.com || Sebuah pernyataan tajam, pedas, namun sarat makna dilontarkan Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Nany Afrida. Pernyataan tersebut viral setelah beredar di platform TikTok dan menjadi tamparan keras bagi oknum kekuasaan yang selama ini alergi terhadap kritik pers.

Dalam orasinya pada Festival Media Selat Malaka 2026 di Batam, Kepulauan Riau, Minggu (20/9/2026), jurnalis perempuan asal Aceh itu menegaskan jati diri pers yang sesungguhnya.

> "JURNALIS BUKAN SUMBER MASALAH, JURNALIS ORANG YANG MEMPERLIHATKAN MASALAH"

Kalimat itu sontak menggelegar di ruang festival dan menjadi sorotan tajam publik.

APA MAKNANYA?

Nany Afrida menjelaskan secara terperinci, bahwa ketika demokrasi menyempit dan kekuasaan semakin tidak nyaman dikritik, maka di situlah ujian sesungguhnya bagi jurnalisme.

"Ketika demokrasi menyempit, ketika kekuasaan semakin tidak nyaman dengan kritik, ketika pemerintah ikut menjadi sumber disinformasi, maka pertanyaan selanjutnya adalah: apakah kita masih berani menjalankan jurnalisme ketika kebenaran memiliki risiko?" ujar Nany, sebagaimana dikutip dari laporan resmi panitia Festival Media Selat Malaka 2026.

Menurutnya, jurnalisme sejak awal tidak pernah dirancang untuk menyenangkan penguasa. Justru, salah satu fungsi penting pers adalah mengawasi kekuasaan (watchdog) dan menghadirkan informasi yang dibutuhkan publik.

KONTEKS SOSOK NANY AFRIDA:

Nany Afrida bukan sosok sembarangan. Ia adalah:

1.  Ketua Umum AJI Indonesia Periode 2024-2027, terpilih melalui Pemilu AJI dengan 90 elektoral, mengungguli tiga pasangan lain. Ia menjadi perempuan kedua yang memimpin AJI setelah Ati Nurbaiti (2000-2003).

2.  Pemimpin Redaksi Independent.id, media yang dikenal konsisten menyuarakan isu kebebasan dan keadilan.

3.  Mantan Koordinator Divisi Gender, Anak, dan Kelompok Marjinal AJI Indonesia (2021-2024), yang menunjukkan kepeduliannya terhadap kelompok rentan.

4.  Juga menjabat sebagai Presiden Federasi Jurnalis Asia Pasifik (FAPaJ) dan aktif di International Federation of Journalists (IFJ).

Rekam jejaknya membuat pernyataannya memiliki bobot moral dan profesional yang tinggi.

PESAN KEDUA YANG LEBIH TAJAM: LAWAN PEMERAS BERKEDOK JURNALIS!

Tak hanya menyindir kekuasaan, Nany juga melontarkan kritik pedas ke internal. Ia menyoroti praktik buruk oknum yang menggunakan label pers untuk kepentingan pribadi.

> "Jurnalis yang profesional tidak menjadikan ancaman pemberitaan sebagai alat tawar-menawar dan transaksional. Tidak meminta uang agar sebuah berita tidak diterbitkan. Dan tidak menggunakan penderitaan rakyat sebagai komoditas untuk kepentingan pribadi," tegasnya.

Ia menekankan, praktik pemerasan dengan mengatasnamakan pers harus diproses sesuai hukum. Perilaku tersebut, kata Nany, tidak boleh dibiarkan karena berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pers dan mencoreng kerja jurnalistik yang dijalankan secara profesional.

MENGAPA INI HEBOH DAN RELEVAN UNTUK BOGOR?

Pernyataan Nany Afrida ini sangat relevan dengan kondisi di Kabupaten Bogor saat ini. Di saat banyak instansi alergi terhadap kritik dan pertanyaan soal transparansi anggaran, justru jurnalis hadir untuk memperlihatkan masalah, bukan menciptakannya.

Sebagaimana diberitakan Interaksinews.com & Temporatur.com sebelumnya, Gerakan Masyarakat Sipil Bogor Bersatu pada Jumat (25/9/2026) mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, transparan soal anggaran di balik meriahnya FTBI 2026. Di sinilah fungsi jurnalis sebagai cermin masalah menjadi vital.

"Jangan sampai festival jadi selimut untuk menutupi dugaan kebocoran anggaran," ujar perwakilan Gerakan Masyarakat Sipil Bogor Bersatu.

Jika Disdik maupun Instansi lainnya alergi dikritik, maka pernyataan Ketum AJI ini adalah jawabannya.

PENUTUP SESUAI KODE ETIK :

Jurnalisme yang dimaksud AJI adalah jurnalisme yang "Investigasi, Akurat, Berimbang, dan Berani", sebagaimana tertera di poster InteraksiNews.com. Produk jurnalistik tetap dilindungi UU Pers No. 40 Tahun 1999, dan sengketa pers wajib melalui Dewan Pers, bukan pidana.

Nany Afrida mengajak semua jurnalis untuk tetap berani menjaga kebenaran, meski kebenaran itu memiliki risiko.

"Pers adalah pilar demokrasi. Kami bukan sumber masalah — kami adalah pembawa fakta, suara bagi yang tak bersuara," pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, video orasi Nany Afrida di TikTok dengan tautan *vt.tiktok.com/ZSbF6VuTG/* telah ditonton ribuan kali dan memicu diskusi hangat di kalangan jurnalis dan aktivis kebebasan pers.

Penulis: Jhon M 

Editor: Redaksi 

Sumber: Festival Media Selat Malaka 2026 Batam, AJI Indonesia, IFJ, Video TikTok