TAPANULI SELATAN – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Panabari, Kecamatan Tantom Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, menuai sorotan. Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, didesak segera memerintahkan pemeriksaan terhadap Lurah Panabari, Hasan Pasaribu, bahkan mengevaluasi hingga mencopotnya dari jabatan apabila terbukti terlibat atau melakukan pembiaran terhadap aktivitas tambang ilegal tersebut.
Dugaan adanya keterlibatan maupun perlindungan terhadap aktivitas PETI di kawasan perbatasan Tapanuli Selatan–Mandailing Natal, khususnya wilayah DAS Batang Gadis melalui Panabari, menjadi persoalan serius. Sebab, aktivitas pertambangan ilegal tidak mungkin hanya dilihat sebagai persoalan pekerja dan operator alat berat. Perlu ditelusuri siapa pemodal, pengendali, penampung hasil tambang, hingga kemungkinan adanya pihak yang memberikan perlindungan.
Sebagai pimpinan pemerintahan di tingkat kelurahan, Hasan Pasaribu dituntut menjelaskan sejauh mana fungsi pengawasan dan pembinaan wilayah telah dijalankan. Pertanyaan mendasarnya, bagaimana aktivitas PETI bisa berlangsung di wilayah Panabari dan apakah pemerintah kelurahan pernah mengetahui, melaporkan, atau mengambil tindakan atas aktivitas tersebut?
Bupati Gus Irawan Pasaribu diminta tidak berhenti pada pernyataan normatif. Inspektorat Daerah perlu segera melakukan pemeriksaan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pembiaran, penyalahgunaan kewenangan, maupun keterlibatan aparatur kelurahan. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi administratif hingga pencopotan jabatan harus dipertimbangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain, kepolisian juga didesak mengusut PETI Panabari secara menyeluruh. Penegakan hukum jangan hanya menyasar pekerja lapangan, tetapi harus menelusuri rantai kegiatan tambang ilegal, mulai dari pemodal, pemilik peralatan, pengendali operasional, penampung emas hingga pihak-pihak yang diduga memberikan perlindungan.
Sorotan turut mengarah pada aspek Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Hasan Pasaribu, sepanjang yang bersangkutan berstatus wajib lapor. Data LHKPN perlu ditelusuri untuk memastikan transparansi serta kesesuaian harta yang dilaporkan dengan sumber penghasilan yang sah. Meski demikian, persoalan tersebut harus diperiksa berdasarkan data dan bukti, bukan dijadikan kesimpulan awal adanya tindak pidana.
Publik kini menunggu langkah konkret Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Jangan sampai dugaan aktivitas PETI di Panabari terus menjadi polemik tanpa pemeriksaan yang transparan dan penegakan hukum yang menyentuh seluruh pihak yang terbukti terlibat.
Jika Hasan Pasaribu terbukti melindungi atau membiarkan aktivitas pertambangan ilegal melalui pelanggaran kewenangan maupun disiplin, pencopotan dari jabatan patut dipertimbangkan sebagai bagian dari pertanggungjawaban administratif.
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi kepada Lurah Panabari, Hasan Pasaribu, telah dilakukan berulang kali. Namun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.
Kini publik menunggu: apakah Bupati Tapsel akan memerintahkan pemeriksaan terhadap Lurah Panabari dan mengusut dugaan perlindungan PETI tersebut, atau persoalan ini kembali berlalu tanpa kejelasan? (Jc)
Komentar
Posting Komentar