Padangsidimpuan ° Interaksinews.com | Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) berencana akan kembali menggelar aksi unjuk rasa Jilid II di depan Kantor Walikota dan Mapolres Padangsidimpuan terkait dugaan Korupsi Pembangunan DEK Kelurahan Kantin Kota Padangsidimpuan yang menelan anggaran miliaran rupiah.
Roni Adi Putra selaku Ketua Bidang Hikmah Kebijakan Publik dan Politik PC IMM Tapsel - Padangsidimpuan mengatakan bahwa IMM akan kembali menggelar aksi unjuk rasa lanjutan dari aksi unjuk rasa 100 hari kerja Walikota/Wakil Walikota Padangsidimpuan.
"Kami akan kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Walikota dan di depan Mapolres Padangsidimpuan. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk follow-up dari rekomendasi yang telah kami serahkan kepada Sekda kota Padangsidimpuan saat melakukan aksi unjuk rasa 100 hari kerja Walikota dan Wakil Walikota pada 30 Juni 2025 yang lalu" tegas Roni saat di wawancarai di salah satu cafe kelurahan sitamiang pada Jum'at (04/07/25).
Menurut Roni kasus dugaan korupsi pembangunan DEK Kelurahan Kantin yang diduga merugikan negara hingga miliaran rupiah. Penanganan perkara kasus tersebut dinilai lamban.
Aksi unjuk rasa IMM nanti akan mendatangi dua titik lokasi aksi. Pertama didepan kantor Walikota Padang Sidempuan dengan tuntutan mendesak Walikota segera mencopot kepala dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Padangsidimpuan. Kemudian yang kedua, IMM akan mendatangi Polres Padang sidimpuan dengan tuntutan mendesak Kapolres kota Padangsidimpuan untuk segera menetapkan tersangka dugaan korupsi Pembangunan DEK kantin yang telah merugikan negara, ucap Roni
Sementara itu, Rezky Fery Sandria selaku Ketua Bidang Sosial dan Pemberdayaan masyarakat mengatakan momentum pada saat ini KPK berada di Kota Padangsidimpuan, "Kami Meminta kepada KPK agar langsung turun tangan untuk menangani kasus DEK KANTIN yang sampai saat ini belum juga ada penyelesaiannya", ucapnya.
Fery mengungkapkan, sekarang pihak nya sedang fokus melakukan konsolidasi internal. IMM merencanakan aksi unjuk rasa berikutnya jauh akan lebih besar dari sebelumnya dengan membawa kader yang lebih banyak. Aksi unjuk rasa nanti di laksanakan minggu depan, pungkasnya.
Pada Aksi unjuk rasa sebelumnya, IMM merekomendasikan kepada Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe untuk melakukan pencopotan kepada Kepala Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Kesehatan, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan alasan pelanggaran dan pengabaian kepentingan masyarakat. (Jc)
Komentar
Posting Komentar