Bicara Santai Bersama H. Makhfud Solaiman: Kemandirian Bangsa Dimulai dari Pangan dan Teknologi

 

CIMAHI - interaksinews.com  - Di sela kesibukannya mengelola usaha pakan dan perlengkapan burung melalui CV Ebod Jaya, H. Makhfud Solaiman berbagi pandangan tajam soal kemandirian bangsa dan arah pembangunan Indonesia. Sosok pengusaha yang dikenal dekat dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai, kemajuan negara berawal dari pemimpin yang tahu masalah dan tahu solusi.

“Kunci sukses pengelolaan negara itu sederhana: tahu masalah dan tahu cara menyelesaikannya,” ujarnya saat berbincang santai.

Makhfud yang pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari PKB ini menyoroti tata kelola pemerintahan dan kemandirian nasional di bidang pangan dan teknologi. Menurutnya, tanpa dua hal itu, Indonesia sulit untuk maju dan akan  mudah diguncang dari luar.

“Negara tidak akan bisa maju jika tidak mandiri dalam pangan dan teknologi. Lihat saja, bahan baku tahu-tempe kita masih dari Amerika. Itu karena kualitas produk kita kurang, dan kita belum mengandalkan teknologi,” jelasnya.

Ia menilai, swasembada pangan sebenarnya bukan hal sulit. Pemerintah cukup serius membangun sentra-sentra pangan dan menggandeng lembaga riset seperti IPB untuk mengembangkan teknologi pertanian yang efisien.

“Masalahnya, impor itu menguntungkan segelintir pihak, sementara produk lokal kalah bersaing. Padahal dengan sentuhan teknologi, petani kita bisa unggul,” ujarnya.

Lebih jauh, Mahfud menyoroti peran BUMN yang jumlahnya mencapai 400 lebih. Menurutnya, perusahaan milik negara seharusnya diberdayakan untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional dan dilarang untuk bersaing dengan sektor swasta.

“BUMN itu harus jadi tulang punggung ekonomi negara, bukan pesaing bagi pengusaha kecil,” tegasnya.

Makhfud juga menyinggung soal pemerataan penduduk. Ia menilai, kepadatan di Pulau Jawa bisa diurai secara alami jika pemerintah berani memindahkan pusat-pusat pendidikan dan pelatihan ke luar Jawa.

“Buat masyarakat mau pindah dengan sendirinya. Misalnya, pindahkan IPDN atau pusdiklat TNI ke kabupaten dan provinsi luar Jawa. Dengan begitu, pertumbuhan akan lebih merata,” tutupnya.(RED).