Cibinong-Bogor - interaksiNews.com || Dugaan anomali administrasi pengadaan mencuat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor, Sabtu (15/8/2026).
Satu kode RUP, dua penyedia, selisih Rp3,2 miliar. Itu yang tercatat dalam data E-Katalog 2026 untuk belanja "Paket Meeting Dalam Kota (Orientasi PPPK)".
FAKTA E-KATALOG:
1. Kode RUP sama: 63105721. Nomenklatur identik.
2. Penyedia BP: Rp284.475.000. Status: ON PROCESS (tahap kontrak per 15/8/2026).
3. Penyedia GMH: Rp3.489.430.000. Status: ON PROCESS (tahap kontrak per 15/8/2026).
4. Total APBD tersedot: Rp3.773.905.000.
Keduanya metode E-Purchasing, sumber dana APBD, untuk subkegiatan yang sama: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi PPPK.
PERTANYAAN PUBLIK YANG WAJIB DIJAWAB BKPSDM :
1. Kenapa 1 kode RUP untuk 2 transaksi..? Sesuai Perpres 12/2021 jo. Pasal 22 Ayat (2) PerLKPP 9/2018, RUP adalah "paket pekerjaan". Apakah ini 1 paket dipecah, atau 2 kegiatan berbeda?
2. Selisih Rp3,2 miliar untuk apa? Paket BP Rp284 Juta vs GMH Rp3,48 Miliar. Beda 12x lipat. Berapa peserta? Berapa hari? Fasilitas apa yang bikin semahal itu?
3. Urgensi di tengah efisiensi anggaran. Instruksi Presiden jelas: pangkas belanja seremonial. Kenapa Orientasi PPPK habiskan Rp3,77 Miliar?
Data ini valid by system. Yang belum jelas: dasar perencanaan dan kewajaran harga. Karena itu, publik berhak tahu rincian: jumlah peserta, durasi, harga per pax, fasilitas meeting, konsumsi, akomodasi, dan dasar penunjukan penyedia.
APBD adalah uang rakyat. Setiap rupiah harus bisa ditelusuri dari perencanaan sampai hasil. Pengadaan Rp3,77 Miliar dengan anomali kode RUP ini layak mendapat penjelasan terbuka.
Hingga berita ini ditayangkan, InteraksiNews.com masih berupaya mengonfirmasi Kepala BKPSDM Kabupaten Bogor. Ruang hak jawab tetap kami buka sesuai UU Pers No. 40/1999 dan Kode Etik Jurnalistik.
(Jhon M & Tim)
Komentar
Posting Komentar