BANKEU Rp624 M KABUPATEN BOGOR TERSENDAT! 75 DESA BELUM CAIRKAN TAHAP I, BUPATI TURUN TANGAN - DPMD & BPKAD DIKEBUT!

BOGOR, InteraksiNews.com || Program unggulan Bupati Bogor Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Ade Ruhandi (Jaro Ade), yakni Bantuan Keuangan (Bankeu) Akselerasi Pembangunan Desa Rp1,5 Miliar per desa, dengan total anggaran fantastis hampir Rp624 Miliar untuk 416 desa/kelurahan, kembali menjadi sorotan tajam!

Faktanya, hingga akhir Oktober 2026, masih ada 75 desa yang belum mencairkan Bankeu Tahap I senilai Rp900 juta (60%)! Padahal, pembangunan desa tidak boleh tertunda.

Menanggapi lambatnya pencairan, Bupati Bogor Rudy Susmanto turun tangan langsung dan memerintahkan percepatan agar pembangunan desa tidak tertinggal.

DATA TERKINI PENCAIRAN BANKEU 2026 - FAKTA MENCENGANGKAN!

Berdasarkan data resmi BPKAD Kabupaten Bogor yang diungkap Sekretaris BPKAD Achmad Wildan dan investigasi Tim *InteraksiNews.com dari laman bogor.viva.co.id:

- Baru 45 Desa yang CAIR & MULAI FISIK - Seperti Desa Cileungsi Kidul yang bangun Gapura Dayeuh Pajajaran 232 meter dan Desa Tangkil yang betonisasi jalan.

- 17 Desa berkasnya masih dalam proses pencairan di BPKAD

- 82 Desa masih menyelesaikan administrasi dan mandek di DPMD Kabupaten Bogor

- 44 Desa masih dalam proses pemeriksaan di tingkat kecamatan

- 191 Desa sebelumnya tercatat belum mengajukan sama sekali

- 75 Desa TERBARU yang menjadi fokus Bupati - belum cairkan Bankeu Tahap I (Rp900 Juta)

"Iya, baru 45 desa yang sudah cair. Sebanyak 17 desa masih proses pencairan di BPKAD, 82 desa masih berproses di DPMD, dan 44 desa masih berproses di kecamatan," ujar Achmad Wildan dalam keterangan sebelumnya.

BUPATI RUDY SUSMANTO TURUN TANGAN - INSTRUKSI TEGAS!

Bupati Rudy Susmanto menginstruksikan DPMD, BPKAD, dan para Camat untuk jemput bola, bukan duduk di belakang meja!

PERINTAH TEGAS BUPATI:

1. Camat Wajib Dampingi Kades! Jangan biarkan Kades bingung urus berkas. Syarat wajib: surat permohonan Kades + stempel, KTP Kades & Bendahara, rekening giro desa, kwitansi 3 rangkap bermaterai, SPTanggung Jawab, RAB ditandatangani TPK & Kades, foto 0% lokasi, Perdes APBDes.

2. DPMD Kebut Verifikasi! Jangan sampai 82 desa mandek di DPMD berbulan-bulan seperti laporan Desa Cisarua & Cipayung Megamendung yang mengaku "masih menunggu proses" dan "belum ada pencairan". Ini yang membuat pembangunan tersendat!

3. BPKAD Percepat Transfer! Setelah 17 desa yang di BPKAD cair, langsung ke 75 desa berikutnya. Jangan ada alasan klasik "anggaran belum siap".

RINCIAN ANGGARAN Rp624 MILIAR - UANG RAKYAT!

Program Bankeu ini totalnya hampir Rp624 Miliar untuk 416 desa/kelurahan di Kabupaten Bogor! Rinciannya:

- Tahap I: 60% (Rp900 Juta) - Untuk infrastruktur & SDM - Syarat cair Tahap II, realisasi fisik & administrasi Tahap I harus 75%.

- Tahap II: 40% (Rp600 Juta)

Naik 50% dari tahun sebelumnya yang hanya Rp1 Miliar per desa! Semakin besar anggaran, semakin besar tanggung jawab dan potensi penyimpangan!

CONTOH DESA SUKSES REALISASI - JADI ROLE MODEL!

- Desa Cileungsi Kidul, Cileungsi: Sudah cair Tahap I 60%, bangun Gapura Dayeuh Pajajaran 232 meter, program Satu Desa Satu Sarjana, rencana kantor desa baru di Metland Transyogi.

- Desa Tangkil, Citeureup: Betonisasi jalan lingkungan, roda 4 kini bisa melintas, Kades Fikri ucapkan terima kasih ke Bupati Rudy Susmanto.

- Desa Wanaherang & Cicadas, Gunung Putri: Launching Bankeu 2026, fokus jalan lingkungan & drainase, renovasi kantor desa 12x24 meter Rp900 juta.

- Desa Sukamaju, Cibungbulang: Tuntaskan hotmix 800 meter x 3 meter x 3cm, anggaran Rp466,7 Juta, swakelola TPK 7 hari selesai.

ANCAMAN PENYIMPANGAN - LSM LAPOR KE INSPEKTORAT!

Di sisi lain, LSM Komparasi melaporkan dugaan Bankeu tidak sesuai spesifikasi di Kecamatan Cariu, Tanjungsari, Sukamakmur - meliputi Desa Mekarwangi, Desa Tanjungsari, Desa Sukaharja - ke Inspektorat Kabupaten Bogor. Ketua LSM Komparasi Hendry Irawan minta audit investigasi!

Pengamat anggaran Rd. Hadi Haryono juga mengingatkan dengan keras:

"Ini uang rakyat Rp624 Miliar! Naik dari Rp1 Miliar jadi Rp1,5 Miliar per desa - naik 50%. Semakin besar anggaran, semakin besar potensi penyimpangan. Saya minta masyarakat, BPD, LPM, media kawal! Pastikan Musdes transparan, cek fisik by name by address, tolak pungli fee, dokumentasikan papan proyek!"

CATATAN REDAKSI: Dugaan penyimpangan yang dilaporkan LSM Komparasi tersebut masih dalam tahap pelaporan dan memerlukan verifikasi serta audit independen dari Inspektorat Kabupaten Bogor. http://InteraksiNews.com menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan membuka ruang hak jawab bagi desa-desa yang disebutkan.

DESAKAN TEGAS 

Masyarakat dan Tim Investigasi mendesak 75 desa yang belum cairkan Bankeu Tahap I segera lengkapi berkas! Jangan sampai program bagus Bupati Bogor untuk akselerasi pembangunan justru tersendat di administrasi.

PERINGATAN KERAS: Jika ada oknum di Kecamatan, DPMD, atau BPKAD yang mempersulit pencairan dengan meminta fee/upeti/pungli, laporkan ke Inspektorat & Aparat Penegak Hukum (APH)! InteraksiNews.com membuka hotline pengaduan: 0831-6394-9681 - Identitas pelapor dijamin rahasia!

"Pembangunan desa jangan sampai tertunda - Jalan mulus, drainase beres, guru ngaji sejahtera, satu sarjana per desa - Bogor Istimewa Gemilang!"

Penulis : Jhon M & Tim 

Editor.   : Redaksi