Proyek Jalan Terminal Pulogebang Disorot Warga, Persoalan Akses Jalan, Saluran Air, dan Dampak UMKM Warga Jadi Keluhan

PULOGEBANG, JAKARTA, Sabtu 24 Oktober 2026 - Pelaksanaan proyek pembangunan jalan di kawasan Terminal Pulogebang menjadi perhatian sejumlah warga yang mengeluhkan dampak pembangunan terhadap lingkungan tempat tinggal yang berada di RT. 011 RW. 003 Kelurahan Pulogebang Kecamatan Cakung, diantaranya akses jalan, sistem saluran air, serta keberlangsungan kegiatan usaha masyarakat di sekitar proyek.

Sejumlah persoalan yang disampaikan warga memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana perencanaan dan pelaksanaan proyek telah memperhatikan kondisi lingkungan serta kebutuhan masyarakat yang tinggal dan menjalankan usaha di sekitar lokasi pembangunan.

Akses Jalan Warga dan Saluran Air Menjadi Sorotan

Salah satu persoalan yang dikeluhkan warga adalah keberadaan akses jalan yang sebelumnya dibuat dan digunakan masyarakat. Warga mempertanyakan bagaimana keberlanjutan akses tersebut setelah proyek selesai dilaksanakan, termasuk apakah jalan yang selama ini menjadi jalur aktivitas masyarakat akan tetap tersedia dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Selain akses jalan, warga yang rumahnya berdekatan dengan lokasi proyek juga mengeluhkan ketinggian saluran air yang disebut berada di atas permukaan tanah milik warga. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai kelancaran aliran air, potensi genangan, serta dampaknya terhadap rumah dan lingkungan sekitar.

Meskipun lokasi pembangunan berada di atas lahan pemerintah, warga berharap pelaksanaan proyek tetap mempertimbangkan kondisi tanah di sekitarnya, elevasi saluran air, sistem drainase, dan akses keluar-masuk rumah penduduk.

Warga meminta pihak terkait memberikan penjelasan teknis mengenai desain saluran air, arah pembuangan, serta solusi yang disiapkan untuk mencegah dampak negatif terhadap permukiman. 

Kepastian mengenai akses jalan setelah proyek selesai juga dinilai penting agar masyarakat tidak kehilangan jalur yang selama ini digunakan untuk kegiatan sehari-hari.

Pembayaran Tanaman di Lahan Pemerintah Dinilai Belum Menjawab Seluruh Keluhan

Dalam proses yang berlangsung di sekitar lokasi proyek, terdapat sebagian warga yang sebelumnya menanam pohon di atas lahan pemerintah. 

Berdasarkan informasi yang disampaikan, pembayaran atas tanaman tersebut telah dilakukan kepada warga yang bersangkutan.

Namun, warga menilai persoalan tersebut berbeda dengan keluhan masyarakat yang rumahnya berdekatan langsung dengan proyek dan berpotensi terdampak oleh perubahan akses jalan maupun ketinggian saluran air.

Dengan demikian, pembayaran atas tanaman di lahan pemerintah tidak serta-merta menjawab persoalan lain yang berkaitan dengan dampak pembangunan terhadap warga di sekitar lokasi.

Warga berharap penanganan proyek tidak hanya berfokus pada penyelesaian administrasi penggunaan lahan dan pembayaran tanaman, tetapi juga mencakup pendataan, komunikasi, serta penyelesaian keluhan masyarakat yang terdampak secara langsung.

Usaha Terdampak, Pengolahan Limbah Kelapa Terhenti.

Dampak proyek juga dirasakan oleh pelaku usaha bergerak dalam pengolahan limbah kelapa menjadi media tanam.

Usaha tersebut mengolah limbah kelapa yang berasal dari aktivitas pedagang kelapa untuk dijadikan produk yang memiliki nilai ekonomi. Kegiatan ini turut membantu mengurangi penumpukan limbah kelapa sekaligus membuka peluang usaha dan mendukung pemanfaatan kembali sampah organik.

Namun, pelaku usaha mengeluhkan minimnya informasi terkait pelaksanaan proyek jalan Terminal Pulogebang, khususnya mengenai dampak pekerjaan terhadap aktivitas produksi dan akses pengangkutan bahan baku.

Akibat kondisi tersebut, kegiatan penggilingan limbah kelapa dilaporkan terhenti. Komunitas dan pelaku usaha pengolahan limbah kelapa tidak dapat menjalankan aktivitas pengangkutan limbah sepertiy sebelumnya.

Dampaknya turut dirasakan oleh para pedagang kelapa yang selama ini mengandalkan pengangkutan limbah untuk menjaga kebersihan tempat usaha mereka. Ketika limbah tidak dapat diangkut, para pedagang menghadapi kesulitan dalam menangani sisa tempurung dan limbah kelapa yang dihasilkan setiap hari.

Situasi ini menimbulkan ironi tersendiri. Di satu sisi, pengolahan limbah kelapa menjadi media tanam merupakan kegiatan ekonomi yang berpotensi mendukung pengurangan sampah dan pemberdayaan masyarakat. Di sisi lain, terhentinya kegiatan tersebut dapat menyebabkan terganggunya rantai pengumpulan dan pemanfaatan limbah kelapa.

Pelaku usaha berharap pihak terkait memberikan penjelasan mengenai koordinasi proyek, akses operasional, serta kemungkinan solusi agar kegiatan produksi dan pengangkutan limbah dapat kembali berjalan.

Warga Pertanyakan Pendampingan dan Mekanisme Mediasi

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah mekanisme mediasi antara pihak terkait dan masyarakat terdampak.

Warga mempertanyakan peran serta tindak lanjut dari unsur pemerintahan setempat dalam menampung dan menyelesaikan keluhan masyarakat.

Menurut informasi yang disampaikan warga, Ketua RW sebelumnya telah melakukan mediasi terkait sebagian warga yang menanam pohon di lahan tersebut dan pembayaran atas tanaman mereka. Namun, warga yang mengeluhkan dampak langsung pembangunan, terutama terkait akses jalan, ketinggian saluran air, serta keberlangsungan usaha warga, merasa belum memperoleh pendampingan dan penyelesaian yang memadai.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai apakah proses komunikasi dan mediasi telah menjangkau seluruh kelompok masyarakat yang terdampak, bukan hanya warga yang memiliki persoalan terkait tanaman di atas lahan pemerintah.

Warga berharap pemerintah setempat dapat memfasilitasi dialog terbuka yang melibatkan seluruh pihak berkepentingan, termasuk warga yang rumahnya berdekatan dengan proyek, pelaku usaha media tanam, perwakilan pedagang kelapa, pihak pelaksana proyek, dan instansi pemerintah yang berwenang.

Mendesak Transparansi dan Solusi Konkret

Masyarakat pada dasarnya mengharapkan pembangunan fasilitas umum dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi kepentingan bersama. 

Namun, keberhasilan pembangunan juga perlu dilihat dari bagaimana dampaknya terhadap kehidupan warga di sekitar lokasi ditangani.

Oleh karena itu, terdapat sejumlah hal yang perlu mendapatkan penjelasan dan tindak lanjut dari pihak terkait:

Kepastian akses jalan warga, baik selama masa konstruksi maupun setelah proyek selesai.

Evaluasi teknis saluran air, khususnya ketinggian saluran terhadap permukaan tanah dan bangunan warga serta potensi genangan.

Pendataan menyeluruh terhadap warga terdampak, termasuk masyarakat yang rumahnya berdekatan dengan proyek dan tidak terlibat dalam persoalan pembayaran tanaman.

Penjelasan mengenai mekanisme mediasi, termasuk peran perangkat pemerintah setempat dan instansi pelaksana proyek dalam menindaklanjuti keluhan.

Solusi bagi keberlangsungan usaha, agar kegiatan pengolahan dan pengangkutan limbah kelapa dapat kembali berjalan dan tidak menimbulkan persoalan sampah baru bagi pedagang.

Keterbukaan informasi proyek, sehingga warga memahami rencana pembangunan, perubahan akses, sistem drainase, serta saluran komunikasi untuk menyampaikan pengaduan.

Warga berharap persoalan ini dapat ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lapangan, dialog terbuka, dan penyampaian penjelasan secara transparan. Setiap keluhan perlu dicatat dan ditangani berdasarkan kondisi nyata di lapangan agar tidak berkembang menjadi persoalan berkepanjangan.

Pembangunan infrastruktur dan perlindungan kepentingan masyarakat seharusnya berjalan beriringan. Karena itu, warga mengharapkan adanya tanggapan dan langkah konkret dari pihak pelaksana proyek, pemerintah setempat, serta instansi terkait untuk memastikan akses masyarakat, keamanan lingkungan, dan keberlangsungan usaha tetap menjadi bagian dari perhatian pembangunan. (Oktario).