BOGOR, Interaksinews.com || HEBOH...! Keluhan pelayanan Perumda Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor kembali meledak. Warga Kampung Neglasari RT 01/RW 04 dan Kampung Banyusuci, Desa Leuwimekar, Kec. Leuwiliang mengaku air mati terus. Pengaduan via telepon dan datang langsung, hasilnya nihil.
Melihat hal ini, KPP Bogor Raya angkat suara. Mereka menilai ini bukan sekadar persoalan teknis, tapi gagalnya manajemen pelayanan dasar.
"BUPATI BOGOR JANGAN DIAM!"
Ketua KPP Bogor Raya, Beni Sitepu, mendesak Bupati Bogor segera mengevaluasi Direksi Perumda Tirta Kahuripan, Kamis (11/9/2026).
“Warga membayar kewajibannya, maka pelayanan wajib diberikan secara layak. Kalau keluhan terus diabaikan, Bupati harus evaluasi direksi. Warga terdampak jangan dibiarkan, penuhi hak dan berikan kompensasi sesuai ketentuan,” tegas Beni.
KPP menilai ukuran keberhasilan BUMD air minum bukan laporan di atas meja, tapi air yang mengalir ke rumah warga.
“Jangan hanya percaya laporan di atas meja. Dengarkan warga dan lihat pelayanan di lapangan. Ukuran keberhasilan Perumda adalah pelayanan kepada masyarakat,” lanjutnya.
2 TUNTUTAN KERAS KPP BOGOR RAYA :
1. DESAK BUPATI BOGOR EVALUASI DIREKSI PERUMDA TIRTA KAHURIPAN!
2. BERIKAN KOMPENSASI KEPADA WARGA TERDAMPAK!
KPP menuntut kompensasi diberikan dengan mekanisme jelas, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Bukan sekadar janji.
“Masyarakat tidak boleh terus menanggung dampak ketika pelayanan perusahaan mengalami gangguan,” kata Beni.
AKSI 14 SEPTEMBER DI KANTOR TIRTA KAHURIPAN
Sebagai bentuk pengawalan, KPP Bogor Raya akan menggelar aksi penyampaian aspirasi:
Hari/Tanggal : Senin, 14 September 2026
Waktu : 09.00 WIB
Lokasi : Kantor Perumda Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor
Massa : ±50 orang
Penanggung Jawab : Beni Sitepu
“Kami tidak minta perlakuan istimewa. Kami menuntut pelayanan layak, tanggung jawab jelas, dan hak warga dipenuhi. Kalau pelayanan gagal, harus ada evaluasi. Kalau warga dirugikan, harus ada penyelesaian,” pungkas Beni.
KPP mengingatkan, BUMD air minum adalah perpanjangan tangan negara untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat.
“Kalau air saja bermasalah, bagaimana warga bisa hidup layak? Bupati harus hadir dan berpihak pada warga,” tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan, Direksi Perumda Tirta Kahuripan & pihak terkait belum memberikan keterangan resmi keluhan di wilayah Leuwiliang.
Interaksinews.com akan terus meng-update berita terkait dan mengawal sampai tuntas.
(Jhon M & Tim)
Komentar
Posting Komentar