CIBINONG, Interaksinews.com || Situasi hukum di Kabupaten Bogor hari ini seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi Pemkab Bogor dapat piala Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Di sisi lain, KPK baru saja mengobrak-abrik sejumlah kantor di lingkungan Pemkab,
(Minggu, 6/9/2026).
1. FAKTA DI LAPANGAN
Berdasarkan penelusuran http://Interaksinews.com per Agustus-September 2026:
Prestasi Administratif
Pemerintah Kabupaten Bogor di bawah kepemimpinan Bupati Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Ade Ruhandi (Jaro Ade) baru saja mempertahankan Opini WTP dari BPK RI Perwakilan Jawa Barat untuk LKPD TA 2024 dan TA 2025.
Operasi "Bersih-Bersih" KPK
Bersamaan dengan euforia WTP tersebut, pada akhir Agustus 2026 KPK melakukan penggeledahan besar-besaran.
Instansi yang disasar: `Bappenda, BKPSDM, hingga Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor`.
Kasus yang tengah didalami KPK: `dugaan korupsi pemotongan insentif pajak/retribusi atau "upah pungut", dugaan korupsi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), serta sejumlah proyek infrastruktur`.
2. SOROTAN TAJAM DARI PENGAWAS
Ketua BPI KPNPA RI Wilayah Bogor, Riswanto, menyoroti kontradiksi ini dengan keras.
Menurutnya, pemberian WTP dua kali berturut-turut di tengah masifnya penggeledahan KPK memunculkan pertanyaan besar publik.
_"Jika KPK ingin membuat persoalan ini benar-benar terang benderang, maka KPK juga harus berani memeriksa BPK RI Perwakilan Jawa Barat sebagai auditornya,"_ ujar Riswanto.
Ia menyebut preseden di Kabupaten Bogor pernah terjadi, di mana opini WTP di masa lalu terseret kasus suap pengondisian audit.
_"WTP 2 kali berturut-turut di era Rudy Susmanto & Ade Ruhandi ini, jika tidak diawasi, berpotensi menjadi konteks abuse of power atau tameng pencitraan,"_ tegasnya.
3. DUA PERSPEKTIF BERBEDA
* Versi Pemkab : WTP adalah bukti laporan keuangan disajikan wajar sesuai standar. Bupati Rudy Susmanto menyebut ini hasil kerja keras, tapi harus jadi bahan evaluasi.
Versi Pengawas: WTP bisa jadi "tameng". Adanya potensi pengondisian kualitas audit di lapangan membuat lembaga pengawas mendesak KPK melakukan supervisi menyeluruh, ke eksekutif maupun ke auditor eksternal.
_Di tengah prestasi BPK, BPI KPNPA RI desak KPK periksa juga BPK Jabar. "Jangan-jangan ini abuse of power dan pengondisian audit"_
RUANG HAK JAWAB
`Interaksinews.com telah berupaya menghubungi pihak BPK Jabar dan Pemkab Bogor untuk konfirmasi. Kami membuka ruang konfirmasi dan hak jawab seluas-luasnya. Kami akan terus mengawal kasus ini hingga terang benderang.`
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait.
[Jhon M & Tim]
Komentar
Posting Komentar