PEGIAT SOSIAL KONTROL SOROT FUNGSI KEJARI CIBINONG "DIALIHKAN", SEBUT ADA 5 KASUS BESAR DI PEMKAB BOGOR

BOGOR, Interaksinews.com || BOOM..! Kritik tajam dilayangkan ke Pemkab Bogor. 

Kedatangan KPK ke lingkungan Pemkab Bogor disebut-sebut bukan sekadar penyidikan, tapi juga "penerangan hukum" dalam rangka pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Hal itu disampaikan pegiat kontrol sosial Nelson Sihotang, Kordinator Aliansi Pemantau Anggaran Pemerintah (AP), Kamis (10/9/2026).

"Bupati Lebih Mesra ke KPK"

Menurut Bang Nelson, ada kesan Bupati Bogor Rudy Susmanto lebih dekat ke KPK dibanding Kejaksaan.

"Intinya sangat terlihat bahwa Bupati Bogor Rudy Susmanto 'LEBIH MESRA KE KPK daripada ke KEJAKSAAN'," ungkap Nelson.

Ia menyoroti KPK sempat memanggil beberapa pejabat penting Pemda Kabupaten Bogor di awal tahun. Momen itu disebut tidak jauh setelah Menteri Perumahan Maruarar Sirait datang ke Pemda.

Bang Nelson juga menyoroti fungsi Kasi Datun Kejari Cibinong yang disebut belum pernah diundang untuk memberikan penerangan hukum ke Pemkab. Padahal itu tupoksinya.

5 DUGAAN KASUS DISOROT  

Bang Nelson menyebut ada beberapa dugaan kasus di Pemkab Bogor yang menurutnya layak diinvestigasi aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan dan Kepolisian Tipikor. Di antaranya:

1.  "Kasus KPK Gadungan" di Disdik - diduga terkait pengadaan Meubeler tahun 2023/2024

2.  "Kasus TV Smart Digital" di Disdik

3.  "Kasus Pengadaan Baju Pegawai" di Sekretariat DPRD tahun 2023

4.  "Kasus Pembangunan RSUD Parung"

5.  "Berbagai dugaan kasus pengadaan barang jasa" yang berpotensi merugikan negara

"Dari sebagian dugaan kasus ini sangat layak untuk dilakukan investigasi dan tindaklanjut oleh aparat penegak hukum... karena terkait dari dugaan kasus tersebut telah menjadi berita viral di Kabupaten Bogor," tegasnya.

"Penyitaan KPK di Disdik Jadi Tanda Tanya"

Sorotan juga tertuju pada kegiatan penyitaan di Kantor Disdik Kabupaten Bogor oleh KPK pada 28 Agustus lalu. 

Bang Nelson menduga penyitaan itu terkait dokumen pengadaan TV Smart dan Meubeler 2023-2024. Ia mempertanyakan mengapa hingga kini KPK belum merilis hasil penyitaan tersebut.

"Bila benar-benar ada tindakan hukum... mengapa hingga saat ini KPK belum merilis hasil penyitaan tersebut?? Apakah KPK sedang melakukan 'pengamanan'... MARI KITA TUNGGU HASILNYA," ujarnya.

TANGGAPAN DAN HAK JAWAB 

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari KPK, Kejari Cibinong, maupun Pemkab Bogor terkait tudingan "fungsi diambil alih" dan rincian 5 kasus di atas. 

Semua pihak yang disebut berhak memberikan klarifikasi. Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan. Proses hukum sepenuhnya kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan alat bukti.

`TANGGUNG JAWAB REDAKSI`  

`Interaksinews.com berupaya konfirmasi ke KPK, Kejari Cibinong, dan Pemkab Bogor. Kami membuka ruang hak jawab seluas-luasnya, serta mengawal terus kasus diatas sampai tuntas.`

`(Jhon M & Tim)`