Tapanuli Selatan - InteraksiNews - Progam revitalisasi SMP Negeri 2 Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara yang seharusnya dilaksanakan melalui skema swakelola justru pelaksanaan pembangunannya diberikan kepada orang lain yang diduga berasal dari luar Tapanuli Selatan. Padahal, revitalisasi sekolah salah-satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan keterangan sejumlah pekerja (tukang) mengaku mereka berasal dari daerah Anggoli Kabupaten Tapanuli Tengah yang dipanggil oleh warga Kota Padangsidimpuan bernama Pea untuk melaksanakan pembangunan SMP Negeri 2 Angkola Barat. "Kami disini sebagai pekerja yang dipanggil oleh Pea sambil menunjuk seorang pria memakai baju warna ungu".
Sementara itu, pria baju warna ungu saat dikonfirmasi mengaku bukan pemborong revitalisasi SMP Negeri 2 Angkola Barat. Pria tersebut spontan menghindar dari kamera kemudian langsung tancap gas memakai sepeda motor beat.
Divisi Monitoring Trisakti Elvan kepada wartawan mengatakan bahwa program revitalisasi SMP Negeri 2 Angkola Barat harus dilaksanakan melalui skema swakelola. Dananya pun disalurkan langsung ke rekening sekolah dan pelaksanaan teknis pembangunan dilakukan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) didampingi tim teknis perencana dan pengawas atau swakelola.
"Kami mempertanyakan apa motivasi kepala SMP Negeri 2 Angkola Barat Masdalipa Harahap memberikan pelaksanaan program Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto kepada pihak lain padahal tanggung jawab penuh adalah kepala sekolah", tuturnya.
Dijelaskannya, prinsip swakelola mengacu Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (dan perubahanna) serta Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola. Dalam aturan itu menyatakan swakelola dilakukan instasi pemerintah/kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sendiri. "Kami menduga ada intervensi terhadap kepala sekolah supaya menyerahkan pembangunan program revitalisasi sekolah ke pihak lain", ucapnya.
Pada prinsipnya, swakelola dikerjakan oleh pihak internal instansi, sekolah, masyarakat. Biaya yang dikeluarkan hanya untuk kebutuhan pelaksanaan kegiatan (bahan, upah tukang dan operasional). Tidak ada margin laba, fee atau keuntungan yang biasanya ada pada kontraktor. Kalau pelaksanaan pembangunan revitalisasi SMP Negeri 2 Angkola Barat diberikan kepada pihak lain, tentu akan mencari keuntungan, akibatnya kualitas kontruksi dipastikan berkurang.
"Dalam sistim kontrak memakai penyedia/kontraktor, ada harga penawaran yang mengandung keuntungan (profit margin). Sedangkan sistim swakelola itu non profit semata-mata untuk realisasi kebutuhan", ucapnya.
Ditambahkannya, dalam pelaksanaan program revitalisasi sekolah, ada pedoman dan juknis yang diatur dalam peraturan dirjen yang menjadi acuan kepala sekolah. Pelaksanaannya wajib dilakukan dengan skema swakelola. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pun telah menegaskan akan menindak tegas segala bentuk kecurangan yang terbukti mengambil manfaat pribadi atas pelaksanaan program revitalisasi sekolah. "Kita meminta Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu mencopot kepala SMP Negeri 2 Angkola Barat, pungkasnya.
Pantauan dilapangan, program revitalisasi pembangunan SMP Negeri 2 Angkola Barat bernilai Rp 1,4 miliar diduga kualitas konstruksi dikurangi. Kemudian, terdapat tumpukan kayu olahan shin saw yang diduga akan dipakai untuk rangka atap. Kondisi kayu dengan kadar air tinggi yang diperkirakan baru ditebang. Jika kayu berasal dari APL yang diperdagangkan atau diangkut, tetap harus dibuktikan legalitasnya. Aturan teknis KLHK sudah mengintegrasikan dokumen angkutan kayu APL melalui SIPUHH Online
Sementara itu, kepala SMP Negeri 2 Angkola Barat Masdalipa Harahap selaku penanggungjawab penuh pelaksanaan revitalisasi sekolah saat dihubungi melalui pesan singkat dan telepon whatsapp tidak ada tanggapan, berselang beberapa jam langsung memblokir nomor whatsapp. (Jc)
Komentar
Posting Komentar