HUMBAHAS - Interaksinews.com - Setahun sudah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan berjalan sepanjang 2025. Namun hingga akhir tahun, suara kekecewaan mulai menguat dari berbagai lapisan masyarakat.
Pemerintahan dinilai lebih sibuk membangun citra melalui kegiatan seremonial ketimbang menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.
Sepanjang 2025, aktivitas kepala daerah kerap terlihat dalam berbagai acara pesta, pelantikan pejabat, serta agenda formal lainnya. Bahkan di tengah bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah, kehadiran pimpinan daerah dinilai sebagian warga hanya sebatas kunjungan simbolik dan sesi foto, tanpa diikuti langkah nyata yang berkelanjutan.
“Kami melihat bupati datang, berfoto, lalu pergi. Tapi setelah itu, persoalan kami tetap sama,” ujar seorang warga korban bencana yang memilih tidak disebutkan namanya.
Kritik semakin muncul ketika penanganan pascabencana dianggap berjalan lambat. Banyak warga terdampak masih bergelut dengan kerusakan rumah, lahan pertanian, dan akses jalan yang belum sepenuhnya pulih. Hingga kini, masyarakat menilai belum ada terobosan kebijakan yang benar-benar menyentuh akar persoalan, termasuk mitigasi bencana jangka panjang.
Di sisi lain, pemerintah daerah terus melakukan pelantikan dan rotasi jabatan dengan alasan penguatan birokrasi. Namun bagi publik, langkah tersebut justru memunculkan persepsi bahwa energi pemerintahan lebih diarahkan untuk konsolidasi kekuasaan internal ketimbang fokus pada kebutuhan rakyat.
“Pelantikan terus dilakukan, tapi pelayanan publik belum terasa berubah,” ungkap salah seorang pemerhati kebijakan daerah di Humbahas.
Minimnya program unggulan yang berdampak luas turut memperkuat kritik. Hingga penghujung 2025, masyarakat masih menunggu realisasi janji pembangunan yang menyentuh sektor ekonomi rakyat, pertanian, infrastruktur desa, serta pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
Meski pemerintah daerah menyatakan seluruh kegiatan dilakukan sesuai aturan dan tahapan perencanaan, publik menilai transparansi dan keberpihakan kebijakan masih jauh dari harapan. Masyarakat tidak menuntut hal berlebihan, mereka hanya ingin kepemimpinan yang hadir bukan sekadar dalam seremoni, tetapi juga dalam kerja nyata.
Memasuki tahun 2026, setahun ke depan akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan. Apakah pemerintahan ini akan terus larut dalam rutinitas simbolik, atau mulai berani mengambil langkah tegas dan berpihak pada rakyat yang hingga kini masih menunggu perubahan nyata. (M. Lumbangaol)
Komentar
Posting Komentar